Website SPI UM

Website SPI UM (http://spi.um.ac.id) dibentuk untuk mendukung kebutuhan SPI UMĀ  dan juga diharapkan menjadi tempat berdiskusi bagi SPI dari universitas lainnya.

  1. Dasar-dasar hukum yang dipakai menjadi dasar pengawasan.
    • Bidang aset
    • Bidang keuangan
    • Bidang kepegawaian
    • Bidang teknologi informasi
    • Dokumen UM
    • Pembentukan SPI UM
  2. Program.
  3. Kegiatan.
  4. Pendalaman materi.
  5. Instrumen Pengawasan
    • Bidang teknologi informasi
    • Bidang aset
    • Bidang keuangan
    • Bidang kepegawaian
  6. Hasil
    • Pengisian instrumen
    • Temuan
  7. Laporan Hasil Pengawasan
  8. Tindak Lanjut

Pendalaman Pembentukan SPI UM dan LPSE UM

Satuan Pengawasan Internal (SPI) UM

  • Keputusan Rektor UM Nomor 145 Tahun 2012 Tentang SPI UM berdasarkan 16 macam dasar hukum dan salah satu yang berkaitan langsung adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah).

Saran: SPI UM dibentuk cukup berdasarkan 1 macam dasar hukum yaitu berdasarkan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Penetapan SPI dilakukan paling lambat 1 tahun terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2011).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) UM

  • Keputusan Rektor UM Nomor … Tahun 2011 Tentang LPSE UM berdasarkan .. macam dasar hukum dan yang berkaitan langsung adalah
  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Saran: LPSE UM dibentuk cukup berdasarkan 3 macam dasar hukum yaitu:

  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 111 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2011) .
  2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pembentukan LPSE dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2012).
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengawasan Bidang TI: Website

  1. Apakah informasi yang disajikan di website adalah informasi yang terkini?
    • Daftar pejabat, daftar unit
    • Kalender Akademik, Buku Pedoman, Renstra, Buku Statistik, Brosur
  2. Apakah setiap fakultas telah mempunyai website dan menyajikan informasi terkini?
  3. Apakah e-mail um.ac.id berfungsi?
  4. Apakah website utama mempunyai link ke semua subdomain?
  5. Apakah semua subdomain dapat diakses?
  6. Apakah semua website unit sudah merupakan subdomain dari um.ac.id?
  7. Apakah bagian/unit yang mengelola website utama (um.ac.id), website Suara Kita, dan website Berkarya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya?
  8. Apakah data website sudah dibackup secara rutin?

Johanis Rampisela

Pengawasan Bidang TI: Internet

  1. Apakah rasio bandwidth per mahasiswa sudah lebih dari standar minimum (1 Kbps/mahasiswa)?
  2. Apakah kuota maksimum bandwidth sudah diatur secara proporsional untuk masing-masing unit?
  3. Apakah jaringan distribusi utama (backbone) dari Pusat TIK ke unit-unit sudah menggunakan serat optik?
  4. Apakah pengaturan komunikasi serat optik pada jaringan distribusi utama sudah memfungsikan peralatan yang seharusnya?
  5. Apakah pemakaian bandwidth sudah diutamakan untuk akademik dan pekerjaan pada waktu kerja (Senin-Jumat, 07.00-15.00)?
    • Pengaturan akses jejaring sosial.
  6. Apakah biaya sewa bandwidth sudah efisien?
    • Penyedia jasa, lebar bandwidth, biaya kontrak, dan masa kontrak.
  7. Apakah semua bandwidth sudah digunakan secara benar?
  8. Apakah jumlah mahasiswa yang dapat dilayani melalui hotspot sudah lebih dari 25% dari total mahasiswa?
  9. Apakah cara mengakses hotspot sudah memudahkan mahasiswa?
  10. Apakah penyewaan bandwidth internet sudah direncanakan berdasarkan pemakaian semester sebelumnya?
  11. Apakah gangguan koneksi internet yang disebabkan oleh penyedia jasa masih dalam batas wajar (<0,2%)?
  12. Apakah waktu pengadaan sudah dijadwalkan setiap bulan Desember?

Johanis Rampisela

 

Rapat 7 Maret 2012

  • Rabu, 7 Maret 2012, Pukul 13.30-15.30, Ruang Sidang Rektorat (Gedung A1 Lantai 2).
  • Acara: Rapat Koordinasi dengan para Kabag/Kasubag Fakultas/Lembaga/UPT.
  • Undangan:
    • Jajaran BAUK.
    • Tim SPI: Sutrisno, Syihabuddin. Bambang Banu Siswoyo, Endang Sri Andayani, Imam Agus Basuki, I Wayan Dasna, Purbo Swasono, Johanis Rampisela