Malang, 12 November 2026 – Universitas Negeri Malang (UM) melalui Badan Pengawasan Internal (BPI) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Giat Sukses Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Universitas Negeri Malang Menuju WBK/WBBM pada Tahun 2027” yang diselenggarakan pada Kamis (12/11/2026) di Aula Lantai 2 Perpustakaan UM. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI serta diikuti 81 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan universitas, Tim Reformasi Birokrasi (RB), Tim Zona Integritas (ZI), serta perwakilan fakultas dan sekolah pascasarjana di lingkungan UM.

Rangkaian kegiatan diawali dengan diskusi bersama antara pimpinan UM, narasumber Kementerian PANRB, dan sejumlah wartawan media lokal. Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi publik untuk menyampaikan perkembangan pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di UM, sekaligus memperkuat keterbukaan informasi mengenai berbagai upaya transformasi tata kelola kelembagaan. Melalui dialog bersama media, UM menegaskan pentingnya dukungan dan pengawasan publik dalam mendorong terciptanya birokrasi perguruan tinggi yang transparan, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran video singkat kilas balik perjalanan pembangunan ZI UM sejak 2020 yang terus mengalami perkembangan yang positif sampai saat ini.

Memasuki acara inti, Kepala BPI UM, Prof. Dr. Sugiharto, M.S., secara langsung membuka kegiatan sekaligus menyampaikan perkembangan pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan universitas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPI juga memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada tiga unit kerja, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), dan Fakultas Ilmu Sosial (FIS), atas keberhasilannya memperoleh anugerah dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada kategori Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian tersebut menjadi bukti nyata hasil kerja kolektif pimpinan, tim kerja, dan seluruh unsur fakultas dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perkembangan pembangunan Zona Integritas di UM menunjukkan tren yang semakin positif dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, sebanyak 11 unit kerja telah berpartisipasi dalam pembangunan ZI, meskipun belum berhasil melewati tahap penilaian. Pada 2025, FIS mulai menunjukkan kemajuan dengan berhasil melewati penilaian internal UM dan OSDM Dikti. Capaian tersebut meningkat signifikan pada 2026, ketika seluruh 11 unit kerja berhasil lolos penilaian internal UM, sementara FIP, FEB, dan FIS berhasil melewati tahapan penilaian OSDM Dikti dan Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek. Bahkan, FEB berhasil melaju hingga tahap penilaian Kementerian PANRB dan masih menunggu pengumuman hasil penilaian. Perkembangan ini memperlihatkan semakin kuatnya kesiapan kelembagaan UM dalam mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Kegiatan penguatan tata kelola tersebut menghadirkan dua narasumber dari Kementerian PANRB RI, yakni Alfian Lisdias Ismanto, S.E dan Nisa Nurrela, S,Ak, M.M, dengan diskusi yang dimoderatori oleh Ence Surahman, Ph.D., selaku Ketua Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPI UM yang juga menjabat sebagai Sekretaris Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas UM Tahun 2026. Kedua narasumber memberikan penguatan mengenai arah kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, strategi pembangunan Zona Integritas di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), serta langkah konkret menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu substansi penting yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah perubahan pendekatan kebijakan Reformasi Birokrasi. Jika sebelumnya implementasi RB dikenal melalui delapan area perubahan, arah kebijakan saat ini menekankan dua pendekatan utama, yakni Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. RB General diarahkan pada penguatan tata kelola internal organisasi, peningkatan akuntabilitas, efektivitas kelembagaan, dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, RB Tematik berorientasi pada kontribusi nyata reformasi birokrasi dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan penyelesaian persoalan strategis. Perubahan pendekatan ini menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga memastikan bahwa reformasi birokrasi mampu menghasilkan dampak yang terukur bagi organisasi dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas, para narasumber menekankan pentingnya pendekatan yang berangkat dari identifikasi persoalan nyata pada masing-masing unit kerja. Setiap fakultas dan unit pembangun ZI diharapkan mampu mengenali isu strategis, tantangan pelayanan, serta kebutuhan perbaikan yang paling relevan dengan karakteristik organisasinya. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja, menentukan prioritas program perubahan, serta mengembangkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung bagi pengguna layanan. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas tidak lagi dipahami sebatas kegiatan menyiapkan dokumen penilaian, melainkan sebagai proses transformasi kelembagaan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Suasana kegiatan berlangsung dinamis dengan diskusi interaktif yang melibatkan pimpinan universitas, tim kerja, dan perwakilan unit pembangun ZI. Para peserta secara aktif mengajukan pertanyaan, mendalami substansi kebijakan, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan perguruan tinggi. Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain penguatan komitmen pimpinan, optimalisasi Unit Layanan Terpadu (ULT), keterbukaan informasi publik, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), serta pengembangan inovasi layanan yang mampu menjawab kebutuhan sivitas akademika dan masyarakat. Diskusi tersebut sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dan merumuskan alternatif solusi untuk memperkuat efektivitas pembangunan Zona Integritas di setiap unit kerja.

Melalui kegiatan ini, BPI UM mendorong agar seluruh unit kerja mulai menyusun langkah strategis dalam menghadapi pembangunan Zona Integritas tahun 2027. Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Kerja Zona Integritas tingkat universitas diarahkan untuk merumuskan program kerja yang terintegrasi, sedangkan fakultas dan sekolah pascasarjana diharapkan mengembangkan program perubahan sesuai isu prioritas masing-masing. Setiap program diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur, penanggung jawab yang jelas, serta tahapan implementasi yang realistis. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarsatuan kerja sekaligus memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi menjadi bagian dari sistem tata kelola dan budaya kerja sehari-hari.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari perjalanan panjang UM dalam membangun tata kelola kelembagaan yang unggul dan berintegritas. Sejak pencanangan pembangunan ZI pada 2023, UM terus memperluas kolaborasi melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 2025 serta pendampingan bersama Kementerian PANRB, OSDM Dikti, dan Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek sepanjang 2025–2026. Melalui konsolidasi yang semakin kuat, UM optimistis dapat meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada 2027. Lebih dari sekadar mengejar predikat WBK/WBBM, upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan perubahan budaya kerja yang nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Negeri Malang sebagai perguruan tinggi yang bersih, profesional, inovatif, dan melayani. (BPI-Humas UM)