Malang, 16 November 2026 – Badan Pengawasan Internal (BPI) Universitas Negeri Malang (UM) mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Senin (16/11/2026), pukul 14.00–16.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, BPI UM diwakili oleh Ketua Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko, Ence Surahman, S.Pd., M.Pd., Ph.D., serta Auditor BPI, Yeny Dwi Puspitasari, S.E., CRA, CILA. Kegiatan diawali dengan pengarahan dari Yudi Saptono, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) Kemendiktisaintek, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tiga narasumber, yakni Anis Anindya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juliharto dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), serta Julians Andarsa dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek. Diskusi dipandu oleh Ahmad Nurul Fauzi dari Inspektorat Jenderal sebagai moderator.
Pengarahan yang disampaikan oleh Yudi Saptono menjadi bagian dari penguatan komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kemendiktisaintek untuk membangun budaya integritas dan mencegah praktik gratifikasi. Sementara itu, materi utama sosialisasi berfokus pada mekanisme, kategori, dan batasan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pembahasan mencakup jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan, kategori penerimaan yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, potensi konflik kepentingan, serta prosedur pelaporan gratifikasi. Melalui sosialisasi tersebut, aparatur di lingkungan Kemendiktisaintek, termasuk perguruan tinggi negeri, diharapkan memiliki pemahaman yang seragam dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Salah satu poin penting dalam kegiatan tersebut adalah penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) perguruan tinggi sebagai Mitra Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek. Dalam mekanisme tersebut, SPI berperan mendukung penerimaan, pengadministrasian, dan penerusan laporan gratifikasi serta pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Mitra UPG juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi kepada Inspektorat Jenderal setiap akhir semester. Penguatan mekanisme koordinasi dan pelaporan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal sekaligus mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perguruan tinggi.
Universitas Negeri Malang sendiri telah menunjukkan komitmen dalam pengendalian gratifikasi melalui penerbitan Peraturan Rektor UM Nomor 86 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Universitas Negeri Malang. Regulasi tersebut menjadi landasan internal bagi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pelaporan gratifikasi di lingkungan UM. Pada akhir kegiatan, Yudi Saptono kembali memberikan arahan sekaligus menutup rangkaian sosialisasi, yang semakin menegaskan pentingnya tindak lanjut pengendalian gratifikasi di setiap unit kerja. Bagi BPI UM, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan implementasi kebijakan universitas dengan regulasi kementerian, sekaligus memperkuat Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).




