Badan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang (BPI UM) melaksanakan kegiatan pendampingan bertajuk Penguatan Pengawasan Internal dan Pembangunan Zona Integritas di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, tanggal 14–16 Juli 2025. Pendampingan ini merupakan bagian dari amanat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperkuat tata kelola dan integritas lembaga pendidikan tinggi, khususnya ISBI Tanah Papua yang tengah bersiap menjadi kampus yang mandiri dan berintegritas.
Hari pertama kegiatan berlangsung di Hotel Suni Abepura Jayapura, yang berlokasi di Jl. Baru Ps. Lama Abepura, Wai Mhorock, Kota Jayapura. Kegiatan dimulai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pembentukan organ Satuan Pengawasan Internal (SPI), serta pemberian wawasan umum mengenai pembangunan Zona Integritas. Materi disampaikan oleh Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA., CRA selaku Ketua Bidang Keuangan BPI UM, dan Ence Surahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPI UM sekaligus Sekretaris Tim Kerja Zona Integritas UM.
Masih di hari pertama, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penataan sistem kelembagaan SPI, evaluasi peraturan dan kelengkapan dokumen pendukung. FGD ini juga menjadi ruang diskusi teknis terkait penyiapan dokumen pakta integritas sebagai landasan awal dalam membangun Zona Integritas di ISBI Tanah Papua. Diskusi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan ISBI, pengelola SPI, serta tim teknis yang bertugas dalam proses pembangunan integritas institusi.
Pada hari kedua, dilaksanakan momen penting berupa ikrar pencanangan Zona Integritas oleh seluruh sivitas akademika ISBI Tanah Papua termasuk beberapa tamu undangan dari SPI Universitas Cendrawasih dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua. Ikrak dilaksakan di Gedung pertemuan ISBI yang merupakan pemberian dari Kementrian yang sebelumnya milik BRIN yang beralaman di Kampung Waena, Heram, Jayapura City, Papua 99225. Ikrar tersebut berisi enam poin komitmen bersama untuk membangun zona yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah ikrar bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Rektor ISBI Tanah Papua dalam sambutannya menyampaikan rasa haru dan apresiasi mendalam atas kehadiran tim pendamping dari UM yang rela menempuh jarak jauh demi mendukung kemajuan institusi ISBI.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan workshop penjabaran tugas pokok dan fungsi SPI dalam pelaksanaan pengawasan internal. Dalam sesi ini, tim BPI UM memberikan panduan penyusunan program kerja prioritas dan langkah-langkah teknis dalam pembangunan Zona Integritas yang relevan dengan karakter dan kebutuhan ISBI Tanah Papua. Seluruh peserta terlihat antusias dalam menyusun strategi teknis serta menyepakati tahapan pelaksanaan yang realistis dan terukur.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, ISBI Tanah Papua diminta untuk melengkapi beberapa dokumen penting dalam kurun waktu dua minggu sebagai luaran dari pendampingan yang telah dilakukan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antar perguruan tinggi dalam membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. UM sebagai pendamping terus berkomitmen mendukung penguatan tata kelola ISBI agar mampu tumbuh menjadi lembaga pendidikan tinggi seni yang berdaya saing dan terpercaya di tanah Papua (Nc).
Malang, 8 Juli 2025. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 13.00–15.00 WIB secara daring. Kegiatan ini mengusung tema “Urgensi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pendidikan Tinggi” dan diikuti oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, Satgas ZI FIS, serta mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, semangat kolektif, dan komitmen seluruh civitas akademika dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan FIS UM.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan II FIS, Dr. Deny Yudho, mewakili Dekan FIS. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari transformasi budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen di FIS agar upaya pembangunan ZI dapat berjalan efektif dan berdampak nyata.
Paparan pertama disampaikan oleh Dr. Dodyk Pranowo, S.TP., M.Si., selaku Ketua Tim ZI Universitas Brawijaya dan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UB, yang telah berhasil meraih predikat WBK tahun 2024. Dr. Dodyk membagikan praktik baik dalam membangun Zona Integritas, termasuk strategi komunikasi, penguatan pengawasan internal, dan pentingnya konsistensi dalam reformasi birokrasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan WBK merupakan hasil kolaborasi yang kuat serta komitmen berkelanjutan dari seluruh unsur fakultas.
Sesi berikutnya diisi oleh Ence Surahman, S.Pd., M.Pd., Ph.D., selaku Sekretaris Tim Kerja Pembangunan ZI UM sekaligus Ketua Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPI UM. Ia menyampaikan evaluasi capaian ZI UM, tantangan implementasi, dan rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan oleh FIS UM untuk memantapkan langkah menuju WBK. Paparan ini memberikan gambaran teknis dan sistemik mengenai integrasi manajemen risiko, pelayanan publik, dan peningkatan kinerja di lingkungan perguruan tinggi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab antara narasumber dan peserta, yang menunjukkan antusiasme dan komitmen dari sivitas akademika FIS. Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan ZI, seluruh peserta menandatangani Pakta Integritas sebagai simbol komitmen kolektif membangun lingkungan akademik yang jujur, profesional, dan berintegritas. Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal percepatan FIS UM dalam meraih predikat WBK di tahun-tahun mendatang.
Malang, 3 Juli 2025. Untuk mendukung program pengawasan internal dan mendukung tata kelola risiko di UM serta kebutuhan pengawasan kehadiran pegawai di UM, Badan Pengawasan Internal (BPI) melaksanakan kegiatan koordinasi terkait pengembangan aplikasi Whistleblowing System (WBS), Risk Register (RR) Peta Risiko, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Risiko di SPI-ON, serta integrasi Data Presensi Pegawai di aplikasi SPI-ON Universitas Negeri Malang (UM). Kegiatan ini berlangsung pukul 10.00–12.00 WIB bertempat di ruang rapat Badan Pengawasan Internal (BPI) UM. Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan pengelolaan risiko secara digital dan terintegrasi di lingkungan UM.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPI UM, Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA, serta dihadiri oleh Ketua Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Ence Surahman, M.Pd., Ph.D., Ketua Bidang SDM BPI Lutfiah Ayundasari, S.Pd., M.Pd., CRA, CILA, dan Ketua Sarana, Prasarana dan Aset Novi Trisnawati, S.E., M.S.A., CRA, CILA. Selain itu, hadir pula para auditor BPI serta Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) UM Eko Wahyu Setiawan, S.S., M.M. beserta tim pengembang aplikasi PTIK.
Diskusi berfokus pada pembahasan grand design, blue print, dan konsep rancangan pengembangan aplikasi WBS dan SPI-ON agar dapat mengakomodasi kebutuhan pengawasan internal yang lebih komprehensif. BPI UM merencanakan pembaharuan aplikasi WBS untuk pelaporan dugaan pelanggaran. Kemudian perlu adanya penambahan fitur Risk Register dan manajemen risiko untuk pemetaan dan mitigasi risiko, serta Monev Risiko untuk membantu unit dalam mengevaluasi pengendalian risiko secara berkala. Selain itu, dimunculkan juga gagasan untuk menghubungkan data presensi pegawai sebagai bagian dari pengawasan kepegawaian.
Pengembangan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja auditor dan pengawas internal, tetapi juga menjadi alat bantu strategis bagi setiap unit kerja dalam mengelola risiko dan menjamin tata kelola yang baik. Oleh karena itu, masukan dari berbagai bidang di BPI sangat penting untuk memastikan kebutuhan masing-masing bidang dapat terakomodasi dalam desain sistem yang tengah dirancang bersama tim PTIK.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan unit-unit lain yang sistemnya akan saling terhubung dengan WBS, SPI-ON, seperti kepegawaian, keuanngan, perencanaan, Satgas PPKS, Komite Etik Penelitian, Komite Etik Akademik, Komite Etik Kepegawaian, dan unit kerja pelaksana kegiatan. Kegiatan ini menunjukkan komitmen BPI UM dalam mengembangkan sistem pengawasan internal berbasis teknologi informasi yang adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan tata kelola universitas yang modern dan akuntabel (BPI).
Badan Pengawasan Internal (BPI) Universitas Negeri Malang (UM) menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Program Pengawasan Tahun 2025 pada Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 7, Gedung Graha Rektorat UM, Jl. Semarang No 5 Malang. Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, yakni Bapak Alfiandry, Korwas Bidang Polhukam BPKP Jawa Timur, yang memberikan materi sekaligus arahan teknis terkait penyusunan program pengawasan yang efektif dan sesuai standar nasional.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BPI UM, Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara BPI UM dan BPKP dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola dan pengawasan internal di lingkungan UM. Beliau berharap lokakarya ini dapat menghasilkan rancangan program pengawasan yang lebih terstruktur dan responsif terhadap dinamika kebijakan serta risiko yang mungkin muncul di tahun 2025.
Agenda lokakarya diawali dengan paparan dari Bapak Alfiandry yang memaparkan berbagai isu strategis dalam bidang pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan tinggi. Narasumber juga menyampaikan masukan-masukan penting terkait tata kelola risiko, prioritas pengawasan, serta metodologi pengawasan yang berbasis pada manajemen risiko. Peserta diberikan gambaran mengenai praktik-praktik baik yang telah diterapkan di berbagai instansi yang menjadi binaan BPKP.
Setelah paparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung dinamis. Para peserta yang terdiri atas para ketua bidang dan auditor BPI UM terlibat aktif menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta usulan terkait rancangan program pengawasan BPI UM 2025. Berbagai masukan yang disampaikan pada sesi ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan pengawasan di lingkungan UM.
Lokakarya ditutup dengan penekanan kembali pentingnya kolaborasi antara BPI dan BPKP untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Hasil lokakarya ini diharapkan dapat segera dirumuskan menjadi draft Program Pengawasan BPI UM 2025 yang lebih komprehensif, akuntabel, dan mendukung terwujudnya tata kelola universitas yang bersih dan berkinerja unggul (BPI).
Malang, 19 Juni 2025. Universitas Negeri Malang (UM) melalui Badan Pengawasan Internal (BPI) menyelenggarakan Semiloka Penguatan, Pengembangan, dan Tata Kelola Whistle Blowing System (WBS) pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini bertempat di Aula Graha Rektorat Lantai 9 UM, Jl. Semarang No. 5 Malang, dan diikuti oleh jajaran pimpinan, pengelola unit kerja, serta anggota komite WBS UM. Semiloka ini diadakan sebagai upaya strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal melalui optimalisasi peran dan fungsi WBS di lingkungan UM.
Semiloka ini menghadirkan narasumber berkompeten, yakni I Made Darma Yunantara, S.Kom Auditor Pertama Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dan Tim Pakar IT Pengembang WBS Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek. Narasumber akan memaparkan kebijakan nasional terkait WBS di perguruan tinggi serta berbagi pengalaman mengenai pengembangan sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang efektif dan terpercaya. Kehadiran narasumber ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru sekaligus inspirasi dalam tata kelola WBS yang sesuai standar dan regulasi.
Tujuan utama penyelenggaraan semiloka ini adalah menguatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kebijakan membangun Whistle Blowing System di perguruan tinggi. Dalam era tata kelola organisasi modern, WBS menjadi instrumen penting dalam menciptakan budaya organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan keberanian melapor dalam setiap lini di UM.
Selain memperkuat pemahaman kebijakan, semiloka ini juga difokuskan pada penguatan tata kelola dan sistem organ komite WBS di UM. Para peserta akan memperoleh materi dan diskusi mendalam mengenai struktur, tugas, serta mekanisme kerja komite WBS yang efektif dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Tata kelola WBS yang baik diharapkan mampu mendukung sistem pengendalian internal yang andal dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat.
Acara semiloka dimulai dengan penyampaian selayang pandang WBS UM saat ini dan rencana pengembangan WBS kee depan yang disampaikan oleh Kepala BPI Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA dan Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA., CRA (Ketua Bidang Keuangan di BPI UM). Setelah itu memasuki acara pematerian dari Itjen. Dalam prosesnya diselingi dengan pengisian kuis untuk mengukur wawasan peserta tentang perbedaan suap, gratifikasi, pemerasandan perilaku koruptif dalam konteks pendidikan. Selain itu diperdalam dengan sesi tanya jawab dan diskusi lintas sektor. Kebetulan hadir Ketua Satgas PPKS UM, Pengelola Silapor UM dari Humas dan para teknisi dari PTIK UM.
Salah satu agenda penting dalam semiloka adalah melakukan review atas alur dan sistem WBS UM yang telah berjalan selama ini. Melalui diskusi dan masukan dari narasumber, diharapkan dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehingga sistem WBS UM semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Review ini juga menjadi dasar penguatan mekanisme pelaporan yang ramah pelapor dan menjamin kerahasiaan serta keamanan informasi.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, UM berharap dapat memperoleh gambaran best practice pengembangan dan penataan WBS dari perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan sistem serupa. Hal ini penting sebagai bahan benchmarking untuk terus menyempurnakan WBS UM agar mampu mendukung terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) (BPI).
Malang, 16 Juni 2025. Badan Pengawasan Internal (BPI) Universitas Negeri Malang (UM) menerima kunjungan benchmarking dari Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada Senin, 16 Juni 2025. Kegiatan berlangsung pukul 09.00–13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 7 Graha Rektorat UM, Jl. Semarang No. 5, Malang. Rombongan SPI UNISBA dipimpin oleh Ketua SPI UNISBA, Prof. Dr. Nan Rahminawati, M.Pd., bersama Dr. Umari Abdurrahim Abi Anwar, S.T., M.S.M. selaku Ketua Bidang Manajemen Risiko, dan Avrisa Aulia Annaba, S.I.Kom. dari sekretariat SPI.
Acara diawali dengan sambutan hangat dari Ketua BPI UM, Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA, yang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan SPI UNISBA memilih UM sebagai mitra berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengawasan internal. Dalam sambutannya, Prof. Sugiharto menekankan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dan berintegritas.
Selanjutnya, Ketua SPI UNISBA, Prof. Dr. Nan Rahminawati, M.Pd., memaparkan maksud dan tujuan kunjungan. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali informasi terkait praktik terbaik BPI UM dalam pengelolaan sistem pengawasan internal, pengendalian risiko, serta tata kelola keuangan yang telah diterapkan di UM. Harapannya, hasil kunjungan ini dapat menjadi referensi untuk penguatan sistem pengawasan di lingkungan UNISBA.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan profil singkat BPI UM oleh Ketua Bidang Keuangan, Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA., CRA. Dalam paparannya, ia menjelaskan struktur organisasi, peran bidang-bidang strategis, hingga program-program unggulan BPI UM dalam mendukung terwujudnya tata kelola organisasi perguruan tinggi yang akuntabel, transparan dan berbasis manajemen risiko. Paparan ini menjadi pembuka diskusi intensif kedua belah pihak terkait tata kelola pengawasan, sistem audit, hingga implementasi manajemen risiko.
Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari kedua tim. Hadir dalam agenda ini para kepala bidang BPI UM seperti Ence Surahman, M.Pd., Ph.D., Lutfiah Ayundasari, S.Pd., M.Pd., CRA, CILA., Novi Trisnawati, S.E., M.S.A., CRA, CILA, para auditor, serta tim tata usaha BPI UM. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kemitraan dan komitmen bersama dalam memperkuat sistem pengawasan di perguruan tinggi (BPI).
Malang, 12 Juni 2025 – Universitas Negeri Malang (UM) melalui Badan Pengawasan Internal (BPI) sukses menyelenggarakan kegiatan Workshop Penguatan Zona Integritas (ZI) yang berlangsung pada Kamis, 12 Juni 2025, pukul 08.00–selesai bertempat di Gedung A6 Lantai 7 Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UM, Jalan Semarang No. 5, Malang. Kegiatan ini mengusung tema “Menguatkan Komitmen, Mewujudkan Zona Integritas, Menuju Good University Governance” dalam upaya upaya mengakselerasi pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tiga tujuan utama workshop ini adalah: (1) Menguatkan komitmen sumber daya manusia (SDM) UM dalam pembangunan Zona Integritas, (2) Mengokohkan tata kelola organisasi dalam mewujudkan Zona Integritas, dan (3) Memaksimalkan strategi unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Kegiatan ini juga menjadi forum konsolidasi lintas unit dalam menyelaraskan langkah menuju tata kelola perguruan tinggi yang modern dan berintegritas.
Workshop ini menghadirkan narasumber, Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H., Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemendiktiristek, Dr. Solehudin, M.M., Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Organisasi dan SDM Kemendiktiristek, dan Andi Rahadian, S.H., LL.M., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, KemenPAN-RB. Narasumber tersebut akan menyampaikan materi strategis dalam penguatan komitmen dan implementasi kebijakan ZI di lingkungan perguruan tinggi.
Sebanyak 75 peserta dari unsur pimpinan universitas (Rektor, Wakil Rektor), para dekan, wakil dekan bidang keuangan dan umum (WD II), direktur dan asisten direktur, Tim ZI UM, Tim ZI Fakultas, serta para Penilai ZI UM menghadiri kegiatan. Keterlibatan lintas unit ini menunjukkan keseriusan dan komitmen UM dalam membangun budaya integritas yang kuat dan sistem tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, serta melayani.
Dalam sambutannya, Rektor menekankan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, efektivitas kerja, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. UM berkomitmen menjadikan ZI sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas dan kebijakan kelembagaan. “Integritas harus hadir dari setiap individu, bukan sekedar tekanan eksternal” ungkap Prof. Haryono.
Agenda workshop dipandu oleh Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA., CRA (Ketua Bidang Keuangan Badan Pengawasan Internal) UM. Dalam paparannya, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, KemenPAN-RB Andi Rahadian, S.H., LL.M menekankan landasan kebijakan mengapa ZI masih relevan dengan kebutuhan tata kelola organisasi, karena KemenPANRB punya visi menjadikan organisasi berskala global yang ditandai dengan minimalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pengelolaan organisasi yang kokoh dan pelayanan prima. Selain itu, Andi juga menjelaskan bahwa persentasi unit kerja yang dinilai KemenPANRB di tahun 2024 lebih dari 1300, namun yang lolos memperoleh anugerah Wilayah Bebas Korupsi hanya sekitar 230an.
Sementara itu Dr. Bhimo dan Dr. Solehudin lebih banyak berbagi prinsip dan stategi unit kerja dalam membangun ZI, pentingnya keterlibatan dan komitmen setiap pegawai dari unsur pimpinan sampai unsur paling bawah. Komitmen dalam memastikan pelayanan prima, bebas dari gratifikasi, apalagi KKN. Selain itu, perlu juga upaya-upaya dalam membangun SDM berintegritas agar dapat menjadi role model agen perubahan di unit kerja.
Melalui workshop ini, UM memperkuat posisi sebagai perguruan tinggi yang adaptif terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik (good university governance). Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu mendorong percepatan capaian predikat WBK/WBBM dan menjadi contoh penerapan integritas institusional di lingkungan pendidikan tinggi nasional (BPI).
Malang, 3 Juni 2025. Badan Pengawasan Internal (BPI) Universitas Negeri Malang menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Konfirmasi Hasil Pengawasan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan I Tahun 2025 pada Senin dan Selasa, 2 dan 3 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 09.00 hingga 14.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Graha Rektorat untuk hari pertama, dan di Ruang Rapat Lantai 7 Graha Rektorat untuk hari kedua. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Universitas Negeri Malang.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengonfirmasi hasil laporan pengawasan SPJ Triwulan I, yang mencakup periode 1 Januari hingga 10 April 2025. Dalam pelaksanaannya, BPI telah melakukan pengawasan SPJ kepada 38 unit kerja di UM, kemudian ditemukan catatan subtantif pada 16 unit kerja yang mengharuskan proses konfirmasi terkait temuan hasil pengawasannya. Setiap unit kerja diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi, menyampaikan klarifikasi, dan menanggapi setiap hasil temuan yang tercantum dalam dokumen pengawasan.
Tim dari BPI yang hadir dalam kegiatan ini terdiri atas Kepala BPI, Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA; Sekretaris BPI, Dr. Purbo Suwasono, M.Si., CRA, CILA; Ketua Bidang Keuangan, Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA., CRA; serta para ketua bidang, auditor, dan tenaga kependidikan BPI lainnya. Keterlibatan langsung jajaran pimpinan BPI dalam proses konfirmasi ini menunjukkan komitmen serius terhadap kualitas pengawasan internal di Universitas Negeri Malang.
Setiap sesi koordinasi ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil konfirmasi, sebagai bentuk dokumentasi resmi serta tindak lanjut administratif atas hasil pengawasan. Berita acara tersebut menjadi dasar untuk memperkuat transparansi pelaporan dan tindak lanjut perbaikan dari masing-masing unit kerja. Dengan adanya penandatanganan ini, diharapkan setiap unit kerja dapat menjalankan fungsi keuangan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
Melalui kegiatan ini, BPI Universitas Negeri Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif dan preventif. Konfirmasi hasil pengawasan SPJ Triwulan I tidak hanya menjadi momen evaluasi, tetapi juga bagian dari upaya meminimalisir risiko ketidakpatuhan dan meningkatkan kesadaran tata kelola keuangan yang baik di lingkungan kampus. BPI berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung akuntabilitas institusi secara menyeluruh (BPI).
Malang, 23 Mei 2025. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Universitas Negeri Malang (UM) menggelar kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut pasca Penilaian Zona Integritas (ZI) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Jumat, 23 Mei 2025. Acara ini berlangsung pukul 08.30–10.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Senat Lantai 9, Graha Rektorat UM, Jalan Semarang No. 5, Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen UM dalam meningkatkan integritas dan tata kelola menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rapat evaluasi ini dipandu langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Institusi (BPI) UM sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas UM, Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA. Dalam sambutannya, Prof. Sugiharto menekankan pentingnya proses evaluasi sebagai refleksi dan penguatan strategi implementasi ZI di seluruh unit kerja UM. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan budaya kerja yang berintegritas dan profesional.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T., serta Sekretaris Tim Kerja ZI dan Ketua Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPI UM, Ence Surahman, M.Pd., Ph.D. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Direktorat Aset, para wakil dekan, Tim K3 UM, Dadmin ZI dari seluruh fakultas, para penilai internal ZI UM, serta Tim ZI FIS UM sebagai unit yang sedang dalam proses penilaian.
Agenda utama rapat ini adalah pemaparan hasil visitasi serta catatan evaluatif dari tim penilai Inspektorat Jenderal. Setiap catatan menjadi dasar bagi tim ZI FIS UM dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang konkret. Pemaparan ini juga memberikan gambaran umum terhadap kesiapan UM, khususnya FIS, dalam menghadapi proses visitasi lanjutan oleh tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, UM menunjukkan keseriusannya dalam membangun Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga strategi pemantapan menuju standar pelayanan publik yang prima. Diharapkan seluruh tim dapat bekerja sinergis dan adaptif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi serta memenuhi standar penilaian ZI tingkat nasional (BPI).
Malang, 22 Mei 2025. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang (UM) menerima kunjungan tim penilai dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam rangka visitasi evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Rabu dan Kamis, 21–22 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kihadjar Dewantara L.7 FIS UM, Jl. Semarang No. 5, Malang, dan dihadiri oleh para pimpinan universitas dan fakultas serta Tim ZI FIS UM. Dua penilai utama dari Irjen, yaitu Ibu Supriyati dan Ibu Dyah Makarti Perwitasari, hadir secara langsung untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen seluruh sivitas akademika dalam membangun budaya integritas dan pelayanan publik yang bersih. Hadir pula Wakil Rektor II Prof. Dr. Puji Handayati, S.E., Ak., M.M., CA., CMA., Wakil Rektor IV Prof. Ir. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., MIAEng., MIEEE., Ph.D., Sekretaris Universitas Prof. Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D., Kepala BPI Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA, serta Sekretaris ZI UM, Ence Surahman, M.Pd., Ph.D.
Setelah pembukaan, Dekan FIS, Dr. Ari Sapto, M.Hum., menyampaikan paparan terkait capaian pembangunan Zona Integritas di lingkungan FIS. Dalam paparannya, disampaikan berbagai program inovatif yang telah dijalankan FIS UM untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong transparansi, serta mengoptimalkan sistem pengawasan internal. Presentasi ini juga memuat progres enam area perubahan serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan berbasis digital.
Selanjutnya, tim penilai Irjen melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi riil di lapangan. Lokasi yang dikunjungi meliputi poliklinik kampus, area resepsionis universitas, fasilitas parkir, perpustakaan, sarana ibadah, serta Unit Layanan Terpadu (ULT) FIS. Peninjauan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung implementasi prinsip-prinsip good governance dan kualitas pelayanan kepada mahasiswa serta masyarakat umum.
Selain itu, tim penilai melaksanakan sesi konfirmasi data bersama para manajer area Zona Integritas untuk mendalami bukti dukung yang telah disampaikan. Diskusi berlangsung intensif dan konstruktif, mencakup aspek penguatan akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta inovasi dalam pelayanan publik. Tim ZI FIS bersama TPPTN UM turut mendampingi dalam klarifikasi data dan penyampaian dokumen tambahan.
Kegiatan visitasi ditutup secara resmi oleh Wakil Rektor IV, Prof. Ir. Arif Nur Afandi, yang menyampaikan apresiasi kepada tim penilai serta seluruh unit kerja yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan Zona Integritas. Beliau juga menegaskan komitmen UM untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Hasil dari visitasi ini diharapkan menjadi landasan penting bagi FIS UM dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2025 (BPI).
